Daily-life.id — Apakah ekonomi Indonesia benar-benar bertumbuh, atau angkanya cuma “kelihatan” bagus di atas kertas? Pertanyaan ini makin santer dibahas kalangan ekonom sejak Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen.
Angka tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir. Angkanya memang mengesankan, tapi di balik angka setinggi itu, ternyata ada cukup banyak “asterisk” yang jarang dijelaskan tuntas ke publik.
Dulu, Pahami Cara Menghitungnya
BPS menghitung PDB lewat tiga pendekatan yang seharusnya saling mengonfirmasi satu sama lain: pendekatan produksi (total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi),
pendekatan pengeluaran (konsumsi rumah tangga ditambah investasi, belanja pemerintah, dan selisih ekspor-impor),
serta pendekatan pendapatan (total penghasilan yang diterima faktor produksi seperti upah dan laba usaha).
Angka yang biasa muncul di berita, termasuk 5,61 persen tadi — dihitung secara year-on-year (yoy), artinya
membandingkan kondisi ekonomi kuartal ini dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga jadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia, menyumbang sekitar 52-53 persen dari keseluruhan.
Faktor Pertama yang Jarang Dibahas: Efek Basis (Base Effect)
Ini penjelasan paling mendasar kenapa angka 5,61 persen terasa begitu tinggi.
Menurut analisis di The Conversation, lonjakan ini bukan murni karena ekonomi tiba-tiba melesat pesat, melainkan karena
angka pembandingnya di Triwulan I-2025, memang salah satu realisasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir, cuma 4,87 persen.
Dalam ilmu statistik, ini disebut base effect: semakin rendah titik awal perbandingan, semakin dramatis persentase kenaikan yang muncul, meski secara nilai riil pertumbuhannya belum tentu sebesar itu.
Faktor Kedua: Ada Kejanggalan di Dalam Data BPS Sendiri
Ini bagian paling teknis, tapi justru paling penting untuk dipahami.
Kajian dari ekonom Ikhsan dan Riefky pada 2026 menemukan inkonsistensi internal yang cukup mencolok: sektor listrik justru mengalami kontraksi -0,99 persen
pada periode yang sama ketika sektor manufaktur yang notabene sangat bergantung pada pasokan listrik untuk beroperasi, justru tumbuh +5,04 persen.
Secara logika ekonomi dasar, dua kondisi ini sulit terjadi bersamaan tanpa ada yang janggal dalam pengukurannya.
Ketika inkonsistensi ini dikoreksi, para peneliti memperkirakan angka pertumbuhan yang lebih realistis berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen, dan bukan 5,61 persen seperti yang dirilis resmi.
Faktor Ketiga: Tumbuh Besar, Tapi Minim Lapangan Kerja Baru
Salah satu kritik paling tajam yang jarang jadi headline utama: pertumbuhan PDB yang tinggi ternyata tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja baru secara signifikan.
Indonesia masih punya sekitar 87,74 juta pekerja informal yang membutuhkan pelatihan ulang.
Angka ini menunjukkan porsi besar tenaga kerja Indonesia berada di luar sektor formal yang biasanya tercermin rapi dalam statistik pertumbuhan ekonomi.
Fenomena “tumbuh besar tanpa penciptaan lapangan kerja” ini jadi salah satu alasan kenapa banyak orang merasa pertumbuhan ekonomi di atas kertas belum tentu terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari.
Faktor Keempat: Pasar Keuangan Justru Menunjukkan Sinyal Sebaliknya
Kalau fundamental ekonomi benar-benar sekuat yang ditunjukkan angka PDB, biasanya pasar keuangan akan merespons dengan optimisme.
Kenyataannya justru berlawanan: di saat PDB dilaporkan tumbuh tinggi, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp17.300-an per dolar Amerika Serikat,
sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun sekitar 19,55 persen secara year-to-date.
Kesenjangan antara optimisme angka PDB dan pesimisme pasar keuangan ini jadi salah satu sinyal yang paling sering diabaikan media saat membahas pertumbuhan ekonomi.
Faktor Kelima: Mesin Pertumbuhannya Domestik, Bukan Daya Saing Global
Pertumbuhan ekspor Indonesia pada periode ini cuma 0,90 persen, sementara impor justru melonjak 7,18 persen.
Pola ini menunjukkan mesin pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh konsumsi dan belanja domestik,
termasuk efek musiman Ramadan dan Idulfitri yang mendorong lonjakan perjalanan wisata domestik dan penggunaan transportasi darat, ketimbang daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Ini artinya, sebagian besar “mesin” pertumbuhan bersifat sementara dan musiman, bukan struktural jangka panjang.
Bukan Berarti Datanya “Bohong” —Tapi Soal Kualitas dan Keberlanjutan
Penting digarisbawahi, kritik-kritik ini bukan berarti menuduh BPS memanipulasi data secara sengaja.
Perdebatan yang berkembang di kalangan ekonom Indonesia termasuk dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS,
lebih berfokus pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan, bukan sekadar mempertanyakan keabsahan angkanya.
Bahkan ada juga pembelaan dari sisi metodologi: sebagian ekonom mengklarifikasi bahwa beberapa kritik awal soal lonjakan data inventori sempat salah hitung dibandingkan secara kuartalan, bukan tahunan.
Dan setelah dikoreksi, kenaikannya “hanya” sekitar 22 persen secara tahunan, tetap signifikan tapi tidak sedramatis klaim yang sempat viral.
Salah satu poin yang disepakati banyak pihak dalam diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia baru-baru ini: PDB memang penting sebagai indikator, tapi bukan satu-satunya ukuran yang harus dikejar mati-matian.
Fokus kebijakan ekonomi semestinya bergeser ke kualitas, kapabilitas, dan keberlanjutan pertumbuhan, bukan sekadar mengejar angka headline yang terlihat tinggi tapi rapuh fondasinya.
Baca juga:
- Destry Damayanti Calon Perempuan Pertama Pimpin Bank Indonesia, Sosok Ekonom yang Menentukan Arah Ekonomi Indonesia
- Ekonomi Indonesia Kuartal II 2026 Tumbuh 5,29 Persen, Lebih Kuat dari Prediksi Pasar di Tengah Tekanan Global
- Ekonomi Zona Euro Bangkit di Tengah Ketidakpastian Global, AI dan Belanja Konsumen Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Kata Para Pakar: Bukan Cuma Kritik, Ada Juga Pembelaan
Diskusi soal kualitas pertumbuhan ekonomi ini bukan cuma perdebatan anonim di media sosial.
Sejumlah ekonom dan pejabat negara ikut bicara langsung dengan nama jelas, dan pandangannya pun terbelah.
Dalam Diskusi Terbuka Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute pada 23 Mei 2026, Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina,
menekankan pentingnya akurasi data pemerintah sebagai fondasi kepercayaan pasar.
Ia mengingatkan bahwa di era penuh ketidakpastian, investor butuh kepastian termasuk soal keakuratan data, karena hilangnya kepercayaan itulah yang kerap memicu krisis ekonomi.
Ekonom Teuku Riefky menilai angka 5,61 persen perlu disikapi hati-hati karena belum tentu mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi nasional,
menyoroti penurunan kelas menengah, pelemahan daya beli, dan stagnasi produktivitas di berbagai sektor sebagai persoalan besar yang belum terselesaikan.
Sementara itu, M. Dian Revindo, Ph.D., peneliti LPEM FEB UI, mengambil sudut pandang lebih solutif: menurutnya kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada intervensi yang tidak mahal,
tidak sulit diterapkan, dan tidak mengganggu iklim usaha, dan bukan sekadar berdebat soal keabsahan angka statistik semata.
Di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kritik ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka membantah anggapan bahwa pertumbuhan 5,61 persen semata-mata efek basis rendah.
Ia berargumen bahwa perhitungan year-on-year sebenarnya sudah mengeliminasi sebagian besar pengaruh musiman, dan menyebut percepatan belanja pemerintah
serta upaya menjaga likuiditas sektor swasta sebagai strategi yang sengaja dirancang, bukan kebetulan.
Purbaya bahkan mengaku turun langsung memantau kondisi pasar tradisional dan mal di berbagai kota,
serta melakukan cross-check dengan angka penjualan mobil, motor, dan konsumsi listrik sebagai indikator pendukung.
Merespons skeptisisme yang terus mengalir, Purbaya juga sempat melontarkan sindiran kepada kalangan ekonom: ketika angka pertumbuhan rendah dikritik,
ketika angkanya tinggi pun tetap dikritik, sehingga ia mempertanyakan sebenarnya standar seperti apa yang diinginkan para pengamat.
Meski begitu, ia juga mengakui secara terbuka bahwa kondisi ekonomi memang belum pulih sepenuhnya, dan butuh waktu agar manfaat pertumbuhan bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Perdebatan dua arah ini justru menunjukkan sesuatu yang penting: pertanyaan soal kualitas pertumbuhan ekonomi bukan cuma keresahan orang awam,
tapi juga topik serius yang diperdebatkan di level tertinggi kebijakan ekonomi nasional, dan belum ada satu jawaban
tunggal yang disepakati semua pihak.
Jadi, Apakah Ekonomi Indonesia Benar-Benar Bertumbuh?
Jawabannya: iya, secara nominal PDB memang tumbuh, dan itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar “apakah tumbuh”, melainkan “seberapa sehat dan berkelanjutan pertumbuhan itu”.
Ketika efek basis, inkonsistensi data sektoral, minimnya penciptaan lapangan kerja, pelemahan rupiah, penurunan IHSG, dan lemahnya ekspor semua terjadi bersamaan dengan angka PDB yang tinggi,
itu sinyal jelas bahwa masyarakat perlu membaca data pertumbuhan ekonomi dengan lebih kritis,
dan bukan cuma menerima angka headline-nya begitu saja, tapi juga menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di baliknya.
