Daily-lfe.id — Di tengah gempita perbincangan soal AI, ada satu isu energi yang diam-diam mencuri panggung di jagat maya dan ruang kebijakan Indonesia: ambisi membangun 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.
Bukan sekadar wacana, proyek raksasa ini kini masuk ke dalam dokumen resmi perencanaan kelistrikan nasional dan menyeret berbagai pihak, mulai dari istana,
akademisi, hingga pelaku industri — ke dalam satu perdebatan besar: mungkinkah Indonesia benar-benar lepas dari bahan bakar fosil?
Dari Gagasan Presiden ke Dokumen Resmi Negara
Program ini pertama kali dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025, sebagai bagian dari komitmennya mendorong bauran energi terbarukan mencapai 100 persen pada 2035.
Skema besarnya terbagi menjadi 80 GW PLTS tersebar dan 20 GW PLTS terpusat, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Yang membuat isu ini kembali viral belakangan ini adalah kabar bahwa ambisi membangun 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut
telah resmi diakomodasi ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) — dokumen acuan utama pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional.
Dengan masuknya angka 100 GW ke dalam RUPTL, pemerintah pada dasarnya mengirim sinyal keseriusan kepada investor bahwa energi surya
akan menjadi motor utama transformasi sektor ketenagalistrikan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Momentum ini pun diperkuat oleh konteks global yang tak kalah panas: program 100 GW kembali ditegaskan pada Maret 2026 sebagai bagian dari
strategi mengatasi krisis energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah —
isu yang bahkan sempat memicu wacana kebijakan work from home bagi ASN demi menghemat BBM di beberapa daerah.
Baca juga:
- Renewable Energy Stocks dan Mineral Stocks to Watch Tahun Ini: Daftar Saham Energi Hijau dan Mineral yang Menarik Dipantau Investor
- Di Tengah Krisis Energi Dunia, Ekonomi Malaysia Justru Berpotensi Tumbuh Lebih Cepat
- Listrik Bisa Lumpuh karena Hacker? AI Kini Jadi Benteng Baru Melindungi Infrastruktur Energi Dunia
Sudah Sejauh Mana Realisasinya?
Progres di lapangan menunjukkan ambisi membangun 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya, menjanjikan meski jalannya masih panjang.
Dalam lima tahun terakhir, kapasitas PLTS atap nasional tumbuh hampir sepuluh kali lipat, dari sekitar 146 megawatt pada 2024 menjadi 1,3 gigawatt pada 2026.
Pencapaian ini ditopang oleh potensi energi surya Indonesia yang menurut kajian IESR 2025 mencapai 165,9 GW untuk PLTS darat dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.
Dari sisi ekonomi, dampaknya diyakini tak main-main. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyebut proyek ini berpotensi menciptakan
sedikitnya 760 ribu lapangan kerja baru, sekaligus menegaskan bahwa energi surya kini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan strategis nasional.
Namun realitanya, perjalanan menuju 100 GW masih jauh dari kata mudah. Hingga akhir 2025, bauran Energi Baru Terbarukan nasional baru mencapai 15,75 persen,
dengan total kapasitas pembangkit EBT sebesar 15.630 MW, sementara dominasi energi fosil masih berkisar 85 persen. Artinya, untuk mengejar target ambisius ini,
Indonesia perlu mempercepat laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.
Tantangan yang Bikin Warganet dan Pengamat Ramai Berdebat
Bukan tanpa alasan isu ini memicu diskusi panas. Beberapa akademisi mengingatkan bahwa proyek sebesar ini menghadapi hambatan struktural: mulai dari kebutuhan investasi yang mencapai ratusan miliar dolar AS,
keterbatasan lahan di Pulau Jawa, hingga mahalnya teknologi penyimpanan energi. Karena itu muncul usulan agar target dikejar secara bertahap — misalnya
fase awal 2025–2029 difokuskan pada sekitar 25 GW, diprioritaskan pada proyek yang relatif mudah direalisasikan seperti PLTS atap di kawasan industri,
PLTS terapung di waduk, dan pemanfaatan lahan kritis di Nusa Tenggara serta Sulawesi, ketimbang dipaksakan rampung dalam waktu singkat.
Ada pula tantangan infrastruktur yang kerap luput dari sorotan publik: jaringan transmisi.
Sejumlah pengamat energi menekankan bahwa tidak ada transisi energi tanpa transmisi, karena potensi energi terbarukan terbesar Indonesia justru
tersebar jauh dari pusat-pusat konsumsi listrik — sehingga pembangunan jaringan harus dipandang sama strategisnya dengan pembangunan pembangkit itu sendiri.
Di sisi lain, muncul solusi kreatif dari kalangan think tank energi yang menyarankan agar proyek raksasa ini tak selalu bergantung pada anggaran negara.
Skema PLTS atap dan power wheeling diyakini bisa menjadi instrumen utama untuk mempercepat pencapaian target tanpa membebani APBN
maupun menambah utang, dengan membuka ruang lebih besar bagi partisipasi rumah tangga dan sektor swasta.
Kenapa Ini Layak Kamu Ikuti
Terlepas dari perdebatan soal kecepatan dan caranya, satu hal jadi jelas: energi surya di Indonesia sudah bergeser dari sekadar proyek percontohan menjadi agenda geopolitik dan ekonomi nasional.
Ia bersinggungan dengan krisis energi global, ketahanan pangan-energi, lapangan kerja hijau, sampai independensi dari impor BBM.
Wajar jika isu ini terus dibicarakan — bukan karena secanggih AI, tapi karena dampaknya menyentuh tagihan listrik, lapangan kerja, dan masa depan energi setiap rumah tangga di negeri ini.
